Topik utama pleno ke-V FMS adalah pembahasan tantangan terkait Manajemen dan Kualitas Data untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kegiatan pleno ini dilakukan secara daring dengan Video Conference dan dipimpin oleh Ketua FMS, Bustanul Arifin. Paparan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Andie Megantara, Ph.D.

Dalam siklus pembangunan manusia, program perlindungan posial idealnya mencakup seluruh warga negara dan melindungi sepanjang hayat, adaptif terhadap bencana, dan berkelanjutan. Perlindungan sosial saat ini diberikan dengan skema nonkontribusi dan skema kontribusi dan dilakukan secara terpusat. Sejak 2015 sumber data program perlindungan sosial di Indonesia diupayakan satu data, yaitu Basis Data Terpadu yang di data oleh BPS. K/L dan Pemda meminta data ke TNP2K. Sejak tahun 2017, pengelolaan berpindah ke Kementerian Sosial dan basis data diubah penamaannya menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pemutakhiran DTKS merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah dan hasilnya diinput melalui aplikasi SIKS NG yang disediakan oleh Kementerian Sosial.