Digitalisasi sistem pembayaran berkembang pesat dan sudah marak terjadi. Saat ini hampir seluruh masyarakat menggunakannya pada berbagai sektor seperti transaksi belanja daring, transportasi menggunakan uang elektronik, aplikasi QRIS, aplikasi NFC, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, Forum Masyarakat Statistik (FMS) melaksanakan kegiatan Rapat Pleno VII yang khusus membahas mengenai Digitalisasi dari Sistem Pembayaran. Rapat Pleno ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 18 Juli 2023. Prof. Bustanul Arifin selaku ketua FMS memimpin jalannya rapat pleno ini.

                Dalam rapat ini, agenda yang dilakukan adalah penyampaian materi digitalisasi dari sistem pembayaran serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Materi digitalisasi dari sistem pembayaran disampaikan oleh Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia. Beliau menyampaikan terjadi akselerasi digitalisasi transaksi dan aktivitas ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir, terutama semenjak pandemi Covid-19 yang mendorong inovasi digital dan ekspansi merchant untuk melakukan pembayaran secara digital. Oleh karena itu, terdapat banyak inovasi seperti BI-Fast, QRIS Merchant Presented Mode. QRIS TTM (Tanpa Tatap Muka), QRIS Consumer Presented Mode, dan QRIS Paylater. BI berharap pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas potensi tetapi juga realisasi, sehingga ekonomi keuangan digital Indonesia mengalami transformasi selama 5 (lima) tahun terakhir.

                Melalui digitalisasi, diharapkan transaksi dan aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Manfaatnya akan dapat dirasakan oleh semua orang, termasuk masyarakat umum dan bahkan kelompok rentan, sehingga akan membantu mengurangi ketimpangan. Sinergi dan kolaborasi antara otoritas dan industri dalam mendorong inovasi merupakan kunci dalam menuai manfaat dari digitalisasi ekonomi dan keuangan. BI merasa perlu adanya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terutama terkait dengan data sektoral.

Setelah penyampaian paparan, dilaksanakan sesi diskusi. Dalam sesi diskusi, Dicky menyebutkan bahwa terkait dengan data, ke depannya akan dibuat payment ID, sehingga pembayaran dapat di-capture. Dari data yang telah di-capture kemudian dianalisis dan diolah baik secara apps dan sandboxing. Proses standarisasi ini tentunya akan memerlukan proses yang cukup panjang. Sejauh ini data yang sudah baik dan sesuai dengan standar baru dari BI-Fast.

Terdapat beberapa poin penting dalam rapat kali ini, yaitu ekonomi keuangan digital Indonesia mengalami transformasi selama 5 (lima) tahun terakhir, tidak hanya dari sisi potensi tetapi juga realisasi. Selain itu, digitalisasi, transaksi dan aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Manfaat yang diperoleh akan dirasakan oleh semua pihak, termasuk masyarakat umum dan bahkan kelompok rentan, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan. Di sisi lain, sinergi dan kolaborasi antara otoritas dan industri dalam mendorong inovasi merupakan kunci untuk menuai manfaat dari digitalisasi ekonomi dan keuangan.