Perkembangan era digital saat ini sangat pesat, maka dari itu dibutuhkan akselerasi transformasi digital utamanya peningkatan dan pemerataan kualitas layanan digital untuk dapat mempermudah akses pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Forum Masyarakat Statistik (FMS) mengadakan kegiatan Rapat Pleno keenam yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023. Kegiatan ini berlangsung di Park Hyatt Hotel di Jakarta  secara hybrid melalui zoom meeting.  Rapat ini dipimpin oleh Prof. Bustanul Arifin selaku ketua FMS 2023. Adapun agenda yang dibahas dalam rapat ini adalah Digitalisasi dan Adopsi Teknologi (Technology Adoption), Aksesibilitas Data dan Digitalisasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dibahas.

Pertama, dilaksanakan penyampaian materi berkaitan dengan Digitalisasi dan Adopsi Teknologi oleh Prof. Dradjad Irianto. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan konsep dan definisi yang berkaitan dengan digital technology. Setelah itu, beliau lanjut membahas mengenai Digital Transformation dan Perkembangan Teknologi dan Perekonomian. Indonesia masih belum banyak mempunyai produk pendukung teknologi, bahkan belum memiliki pabrik Integrated Circuit (IC) yang merupakan induk dari teknologi elektronik. Hal ini menjadi masalah saat digunakan untuk kebutuhan militer untuk menciptakan senjata high-technology.

Selanjutnya, sesi paparan diteruskan oleh Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, selaku Direktur Diseminasi Statistik. Beliau menyampaikan paparan mengenai Aksesibilitas Data dan Digitalisasi. Beliau menyampaikan bahwa BPS pada tahun 1970 masih menggunakan mainframe dan pengumpulan data masih menggunakan kertas. Setelah itu, BPS mengadopsi teknologi dengan menggunakan pengumpulan multimoda dan pengolahan menggunakan client-server, Intelligence Character Recognition (ICR), dan lain-lain.

Permasalahan yang dihadapi BPS adalah dari segi proses bisnis yang masih silo. Setiap sensus dan survei masing-masing membuat sistem pengolahan sendiri-sendiri dan aplikasi yang digunakan juga beragam antar setiap sensus dan survei. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak duplikasi dan redundansi. Selain itu, beban kerja dari setiap pegawai juga menjadi tidak merata. Hal ini mendorong BPS untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Setelah itu, beliau melanjutkan pembahasan terkait aksesibilitas layanan data dan informasi statistik dan perbandingan BPS dengan National Statistical Office di negara lain dalam hal diseminasi data. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi.