Mengawali kegiatan Pokja Governance tahun ini, dilaksanakanlah rapat Pokja ketujuh Forum Masyarakat Statistik (FMS) yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 8 dan 17 Maret 2023. Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui layanan zoom meeting. Adapun pemimpin rapat kali ini adalah Bapak Arief Anshory Yusuf selaku ketua Pokja Governance FMS periode ini. Agenda yang dibahas pada rapat ini adalah mengenai susunan agenda Pokja Governance hasil kesepakatan rapat sebelumnya, serta pembahasan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dibahas.

Pembahasan pertama langsung dibuka oleh Bapak Arief berkaitan dengan agenda pokja Governance tahun 2023. Agenda pertama adalah pembahasan naskah akademik dan draf RUU Statistik, yang mencakup penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN), kerjasama penyelenggaraan statistik, serta penguatan lembaga dan peran baru BPS. Adapun agenda kedua adalah tata kelola Satu Data Indonesia, yang mencakup Satu Data Pertanian, Regsosek, serta Pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Selanjutnya, agenda ketiga adalah akses dan akuisisi sumber data baru, yang mencakup penentuan data prioritas, kolaborasi sektor swasta, serta aspek yang perlu diatur. Adapun agenda terakhir adalah penggunaan statistik untuk riset dan pendidikan berkaitan dengan scope dan depth. Setelah itu, Pak Arief menyampaikan mengenai timeline awal agenda-agenda ini.

Setelah pembahasan agenda selesai, sesi pun dilanjutkan dengan diskusi. Dalam diskusi ini, Ibu Sri Soelistyowati menyampaikan kebingungan teman beliau dari PBB mengenai pengelola data jasa di Indonesia. Padahal data ini perannya sangat penting berkaitan dengan perumusan kebijakan di berbagai kementerian. Salah satunya berkaitan dengan perizinan investor asing yang menyebabkan keluhan Kemendag akibat tidak adanya data jasa. Hal ini kemudian menjadi penting untuk dibahas di kegiatan Pokja Governance. Pak Adi Lumaksono juga menghimbau untuk mempercepat pembahasan mengenai RUU Statistik, karena pihak DPR sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk menggali dinamika yang berkaitan dengan RUU Statistik. Selain itu, pihak DPR juga telah menyiapkan draf RUU Statistik. Diskusi ini juga menghasilkan perubahan jadwal agenda Pokja Governance, yaitu agenda aksesibilitas data BPS dipindahkan ke Juli, tata kelola Satu Data Indonesia khusus untuk Regsosek akan dipindahkan ke Juni, dan tata kelola Satu Data Indonesia untuk Satu Data Pertanian dan pendataan lengkap koperasi dan UMKM dipindahkan ke bulan November.