Mengawali kegiatan Pokja Governance
tahun ini, dilaksanakanlah rapat Pokja ketujuh Forum Masyarakat Statistik (FMS)
yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 8 dan 17 Maret
2023. Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui layanan zoom meeting.
Adapun pemimpin rapat kali ini adalah Bapak Arief Anshory Yusuf selaku ketua
Pokja Governance FMS periode ini. Agenda yang dibahas pada rapat ini
adalah mengenai susunan agenda Pokja Governance hasil kesepakatan rapat
sebelumnya, serta pembahasan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dibahas.
Pembahasan pertama langsung dibuka oleh
Bapak Arief berkaitan dengan agenda pokja Governance tahun 2023. Agenda
pertama adalah pembahasan naskah akademik dan draf RUU Statistik, yang mencakup
penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN), kerjasama penyelenggaraan statistik,
serta penguatan lembaga dan peran baru BPS. Adapun agenda kedua adalah tata
kelola Satu Data Indonesia, yang mencakup Satu Data Pertanian, Regsosek, serta
Pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Selanjutnya, agenda ketiga adalah akses
dan akuisisi sumber data baru, yang mencakup penentuan data prioritas,
kolaborasi sektor swasta, serta aspek yang perlu diatur. Adapun agenda terakhir
adalah penggunaan statistik untuk riset dan pendidikan berkaitan dengan scope dan depth. Setelah itu, Pak
Arief menyampaikan mengenai timeline awal agenda-agenda ini.
Setelah pembahasan agenda selesai, sesi
pun dilanjutkan dengan diskusi. Dalam diskusi ini, Ibu Sri Soelistyowati
menyampaikan kebingungan teman beliau dari PBB mengenai pengelola data jasa di
Indonesia. Padahal data ini perannya sangat penting berkaitan dengan perumusan
kebijakan di berbagai kementerian. Salah satunya berkaitan dengan perizinan
investor asing yang menyebabkan keluhan Kemendag akibat tidak adanya data jasa.
Hal ini kemudian menjadi penting untuk dibahas di kegiatan Pokja Governance.
Pak Adi Lumaksono juga menghimbau untuk mempercepat pembahasan mengenai RUU
Statistik, karena pihak DPR sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah
untuk menggali dinamika yang berkaitan dengan RUU Statistik. Selain itu, pihak
DPR juga telah menyiapkan draf RUU Statistik. Diskusi ini juga menghasilkan
perubahan jadwal agenda Pokja Governance, yaitu agenda aksesibilitas
data BPS dipindahkan ke Juli, tata kelola Satu Data Indonesia khusus untuk
Regsosek akan dipindahkan ke Juni, dan tata kelola Satu Data Indonesia untuk
Satu Data Pertanian dan pendataan lengkap koperasi dan UMKM dipindahkan ke bulan
November.