Topik utama pleno ke-I FMS adalah pembahasan rencana agenda kerja FMS tahun 2022 dan Tantangan dan Agenda Prioritas BPS Tahun 2022. Kegiatan pleno ini dilakukan secara daring dengan Video Conference dan dipimpin oleh Ketua FMS, Bustanul Arifin. Paparan disampaikan oleh Ketua FMS, Bustanul Arifin dan Kepala BPS, Margo Yuwono.
Revisi rancangan agenda kerja FMS Tahun 2022, antara lain
- Statistik Sektoral dan Neraca
- Pertanian : Khususnya penguatan persiapan ST2023.
- Data Industri: Trade off antara kerahasiaan data industri dan mutu analisis
- Statistik Pariwisata dan Tourism Satellite Account: Perubahan metodologi
- Statistik UMKM: Kemenko UKM sedang mengembangkan data tunggal UMKM
- Statistik Kebencanaan dan Lingkungan Hidup:
- Dokumentasi (dan Analisis?) untuk Global Platform for Disaster Risk
- Statistik Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian SDGs
- Implementasi Komitmen COP26 (Emisi Karbon, Perubahan Iklim , Energi terbarukan)
- Transformasi Digital dan Big Data/ Digitalisasi :
- High Frequency Data
- Inter operabilitas data
- Platform Economics (E-commerce, financial technology, ride hailing )
- Non observable economics and financial data (Underground Economy)
- Statistik Sosial dan Kemiskinan:
- Implementasi Perubahan Statistik ketenagakerjaan
- Social Registry untuk Penajaman Program Perlindungan Sosial
- Redefinisi & perbaikan statistik kemiskinan , Extreme Poverty
- Governance: Statistical and Policy Support
- Revisi Undang-Undang Statistik (UU No 16 Tahun 1997)
- Keterkaitan dengan RUU Perlindungan Data Pribadi
- Pembahasan Rilis Data Strategis BPS (Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi)
- Satu Data Indonesia (Peran BPS sebagai pembina data)
- Perbaikan Format Statistical & Policy Brief (Perlu Ringkasan rekomendasi?)
Kegiatan prioritas BPS tahun 2022 yang membutuhkan dukungan FMS, antara lain Long Form SP2020, Sensus Pertanian 2023, Survei Biaya Hidup, KSA Jagung, percepatan rilis PDB/PDRB, rebasing PDB/PDRB, Implementasi SEEA dan PDB Hijau, Penyediaan Data dalam New G-20 Data Gaps Initiative Draft Workplan, Penyempurnaan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Penghitungan Kemiskinan Metode Baru. Selain itu, perlu dukungan FMS dalam kolaborasi BPS-Forstat-ISI.
